TNI Polri Menegakkan Protokol Kesehatan

Unmundomaravilloso – Jokowi juga berpesan agar TNI-Polri menjadi garda terdepan dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19. Kapolri saat itu, Jenderal Pol Idham Azis, juga mendukung kebijakan melembagakan darurat sipil sehubungan dengan pandemi Covid-19.

RS TNI-Polri Juga Siap

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah rumah sakit untuk merawat pasien virus Corona atau Covid-19. TNI-Polri juga telah menyiapkan beberapa rumah sakit di Indonesia yang bisa menampung pasien positif dan suspect Covid-19. Untuk TNI sendiri, dari 109 tingkat I, II, III, IV yang ada di Indonesia sedang dipersiapkan sebagai ruang isolasi yang mampu menampung 10 tempat tidur hingga 30 tempat tidur per rumah sakit, kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, di sela-sela acara. wisma. Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu. Ia mengatakan, masyarakat di Indonesia, jika positif atau memiliki gejala yang mengarah ke Covid-19, bisa diperiksa dan dirawat di RS TNI dan Polri.

“Jadi, ada masyarakat yang merasa sakit dan terpapar penggunaan RS milik TNI Polri, RS milik BUMN, termasuk RSUD di luar RS di Pulau Galang dan yang dibangun di RS,” kata Hadi. Agar Andrianto, Inspektur Jenderal Kabriharkam Polri, menambahkan di tempat yang sama Polri menyediakan 2.000 kamar untuk pasien Covid-19. Itu tersebar di seluruh Jakarta dan seluruh Indonesia.

“Sesuai perintah Kapolres Jakarta di RS Brimob, 200 kamar sudah siap dengan fasilitas respirator, dll. Lalu ada 50 (kamar) di RS Kramatjati (Polri),” kata Agus, Kapolri Jenderal Idham. Azis kepada tim Sukabuminewsupdate.com

“Ada 52 rumah sakit yang disiapkan di semua tingkatan Polri. Ada klasifikasi I, II, III untuk melayani masyarakat sekitar 2000 kamar,” lanjut Agus. TNI juga mempersiapkan pasukan untuk menghadapi kemungkinan gejolak sosial yang dapat berujung pada tindakan anarkis akibat pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lama.

“TNI selalu memikirkan hal terburuk yang perlu dipersiapkan, apalagi dalam situasi krisis seperti saat ini,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen) Mayjen TNI. Sisriadi menyampaikan dalam webinar bertema “Menciptakan Sinergi Berbagai Komponen Bangsa dalam Menghadapi Wabah Covid-19” yang digelar atas karyanya. Bersama Jakarta Defence Studies (JDS) dengan Universitas Pertahanan (Unhan), di Jakarta. Ia menilai kurva perkembangan COVID-19 di Indonesia memang mengalami sedikit penurunan jumlah kasus, namun ia tidak yakin akan ada penurunan, karena saat ini masih dalam jangka pendek.

“Kami masih harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi,” kata Sisriadi, dikutip Antara. Menurut jenderal bintang dua itu, TNI telah menyiapkan 109 rumah sakit TNI dalam tiga dimensi, baik darat, laut, maupun udara.

“Sekarang kapasitas kesehatan mulai meningkat. Dan TNI telah mengusulkan penambahan anggaran pada TNI dan Kemhan dengan meminta persetujuan anggota DPR,” ujarnya. Menurutnya, masalah pandemi COVID-19 merupakan kondisi terparah di bidang keamanan bukan hanya masalah kesehatan tetapi masalah ekonomi. “Jika masalah ekonomi menimpa masyarakat di tingkat akar rumput, itu erat kaitannya dengan masalah perut. Jika masalah perut bisa menimbulkan masalah keamanan yang lebih besar,” ujarnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, TNI telah menyusun rencana kontinjensi kemungkinan terbesar di bidang keselamatan masyarakat.

“Kita juga sedang mempersiapkan pasukan untuk menghadapi gejolak sosial yang bisa berdampak anarkis, sehingga dampak keamanan bisa dikurangi jika kita lebih siap sebelumnya,” kata Sisriadi.

Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Letnan Jenderal Doni Monardo, mengimbau People under Monitoring (ODP) dan Patients Under Supervision (PDP) terkait Corona untuk mengikuti disiplin mengikuti protokol kesehatan. Ia mengatakan perangkat TNI-Polri siap mengingatkan jika tidak sesuai.

“Presiden menegaskan kepada masyarakat yang berstatus ODP dan PDP belum disiplin sehingga dapat diambil langkah himbauan, baik dengan memberi peringatan kepada pejabat kesehatan, yang juga dibantu oleh TNI dan Polri,” ujarnya. pertemuan dengan Presiden Jokowi. Selain itu, Doni juga menyinggung keterbukaan informasi. Ia mengatakan, Presiden menegaskan bahwa informasi insiden terkait Corona di semua wilayah sedang dikomunikasikan kepada publik sebagaimana adanya. Tidak perlu bersembunyi.

“Memang, dalam beberapa hari terakhir ini ada sejumlah pernyataan dan masukan dari masyarakat yang masih meragukan penjelasan pemerintah,” kata Doni. Kemudian, lanjut Doni, kepala negara menginginkan bantuan logistik. Jokowi tidak ingin ada hambatan pendampingan masyarakat di tengah pandemi Corona. “Seharusnya tidak ada kendala sama sekali. Apalagi menjelang bulan suci Ramadhan mendatang,” kata Doni.